KEBIJAKAN WEB

Sederhananya, kebijakan web mencakup satu set mandat atau kendala - hukum, editorial, kepatuhan terkait, dan kendala teknis - yang membatasi perilaku online perusahaan. Mengapa sebuah organisasi perlu kebijakan untuk membatasi perilaku online? Untuk alasan yang sama perusahaan perlu kebijakan untuk membatasi perilaku secara offline - yaitu, untuk mengaktifkan bertanggung jawab, sesuai pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi yang sesuai dengan peraturan yang relevan, praktik terbaik, dan yang paling penting, hukum.

Tanpa kebijakan yang spesifik, jelas, komprehensif, dan stabil, suatu organisasi lebih rentan terhadap tuntutan hukum, masalah internal dan kesalahpahaman. Dengan kata lain,organisasiterpapar risiko lebih banyak. Dengan demikian, salah satu tujuan utama dalam menciptakan kebijakan web adalah untuk melindungi organisasi Anda dari risiko.

Seperti kebijakan offline, kebijakan web terbaik yang ditetapkan oleh manajemen senior organisasi, dengan bimbingan ahli subjek-materi web senior. Alasan utama untuk ini adalah bahwa kebijakan web harus tingkat tinggi dan strategis, dan, dengan demikian, memerlukan masukan dari individu yang mampu melihat gambaran keseluruhan.

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi (‘ICT’) terbukti mempu mengakselerasi pembangunan nasional melalui percepatan diseminasi informasi dan penemuan sumber pendapatan baru melalui berbagai produk dan jasa yang terkait dengan sektor informasi. Sejalan dengan kelajuan tersebut, Internet dan teknologi multimedia tidak dilihat lagi sebagai pilihan namun sebuah keniscayaan untuk mengarungi proses perubahan global ini. Pesatnya pertumbuhan penggunaan Internet dan teknologi multimedia di Indonesia menjadikan industri konten sebuah arena baru bagi mengembangkan kreativitas dan sumber pendapatan ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro. Sementara itu, tekanan kompetisi global yang ada dapat menjadi faktor yang berpengaruh bagi pemain (stakeholder) industri konten multimedia.

Kebijakan nasional yang terarah perlu menyediakan koridor yang kuat bagi potensi bangsa dalam bidang pengembangan konten. Tanpa arah yang jelas, produk konten kita hanya akan menjadi pelengkap dominasi konten asing, dan cenderung mengurangi nilai kompetitif konten nasional. Tanpa visi nasional yang jelas, produk konten multimedia hanya akan bertumpu pada kepentingan meraih keuntungan yang cepat namun tidak berlangsung lama. Walhasil, dunia multimedia nasional hanya akan mengutamakan konten yang mungkin bersifat populer dan menarik namun mengabaikan nilai dan kepentingan umum. Pada akhirnya, keadaan seperti ini hanya akan merugikan masyarakat dan konsumen yang mengidamkan konten multimedia nasional yang kompetitif. Dan jika ini terjadi, babak berikutnya akan mengisahkan terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan manfaat teknologi informasi itu sendiri, yang merupakan langkah mundur di era informasi ini.

Untuk menghindari disorientasi industri konten multimedia, dan untuk memastikan berkembangnya industri tersebut untuk kesejahteraan bangsa dan negara, maka diperlukan perumusan kebijakan yang mensinergikan inisiatif dan kreativitas nasional dalam bidang yang baru ini. Segenap komponen masyarakat perlu berembuk bersama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan tersebut serta mengidentifikasi kriteria konten multimedia yang sesuai dengan kepentingan sosio-politik bangsa dan sejalan dengan nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Pada akhirnya, kebijakan konten nasional diperlukan untuk menopang ekonomi negara, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mensukseskan tujuan pendidikan bangsa, serta mendorong diseminasi informasi yang merata demi menciptakan masyarakat informasi yang seimbang dan bermoral.

Sumber :

Friedmann, Allison.2012. “What is web policy and why do we need it?”.[Online]. Tersedia :http://www.nonlinearcreations.com/Enterprise/how-we-think/articles/2012/08/What-is-web-policy-and-why-do-we-need-it.aspx. 1 April 2016.

Zulhuda, Sonny.2008.” Strategi dan Kebijakan Pengaturan Konten Internet”.[Online]. Tersedia :http://sonnyzulhuda.com/2008/01/15/strategi-dan-kebijakan-pengaturan-konten-internet/ . 1 April 2016.

Makarim, Edmon. 2005. Pengantar hokum telematika (Suatu kajian kompilasi). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.